Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga 20 Februari 2026. Selama periode tersebut, wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat.

Informasi resmi ini disampaikan melalui akun Instagram @bpbddkijakarta dan mengacu pada data serta analisis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Peringatan ini menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap kondisi cuaca yang berisiko tinggi.

Imbauan Kewaspadaan untuk Masyarakat

BPBD DKI Jakarta secara khusus mengimbau seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi berbagai dampak bencana hidrometeorologi yang mungkin timbul, seperti genangan air dalam skala besar hingga kejadian banjir.

“Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem,” tegas pernyataan resmi dari BPBD. Masyarakat diharapkan dapat menyiapkan perlengkapan dasar penunjang keselamatan, termasuk payung atau jas hujan, serta mempersiapkan tas siaga bencana yang berisi barang-barang penting.

Pemantauan Real-Time dan Akses Informasi

Untuk membantu masyarakat memantau kondisi secara mandiri, BPBD DKI Jakarta menyediakan akses informasi real-time. Masyarakat dapat memantau perkembangan tinggi muka air (TMA) melalui laman resmi bpbd.jakarta.go.id/waterlevel.

Sementara itu, informasi terkini mengenai sebaran banjir di Ibu Kota dapat diakses via situs pantauanjir.jakarta.go.id. Situs ini menampilkan peta banjir dengan detail hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), sehingga memudahkan warga mendapatkan gambaran situasi yang akurat di lingkungan terdekat mereka.

Dengan adanya peringatan dini ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat mengambil langkah preventif dan responsif yang tepat, guna meminimalisir risiko dan dampak negatif dari cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi.

The post Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Jakarta Hingga 20 Februari 2026 appeared first on .

Komitmen ini diperlihatkan melalui kunjungan kerja langsung Gubernur ke Taman Gapura Muka di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Keberadaan ruang terbuka ini bukan sekadar upaya mempercantik wajah kota, melainkan bagian dari usaha nyata untuk memenuhi target penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ideal bagi masyarakat Jakarta.

Visi Jakarta yang Lebih Hijau dan Manusiawi

Dalam peninjauannya, Pramono menyatakan tekadnya untuk menciptakan Jakarta yang lebih hijau dan nyaman. Ia menegaskan bahwa setiap ruang yang memungkinkan akan dimanfaatkan secara optimal.

“Saya memang mencanangkan untuk membuat Jakarta lebih hijau, lebih nyaman. Maka semua ruang-ruang yang seperti ini, kita gunakan, kita manfaatkan selain untuk kita tanam menjadi taman vertikal atau taman hujan dan sebagainya,” ujar Pramono.

Ia menyoroti pentingnya mengubah fungsi lahan dari sekadar ruang pasif menjadi area yang memberikan dampak ekologis dan sosial yang signifikan. Setiap jengkal lahan, termasuk area di bawah infrastruktur besar, berpotensi disulap menjadi paru-paru kota baru yang menyejukkan.

Adopsi Pendekatan Modern dalam Penghijauan

Pramono mendorong agar konsep penghijauan tidak terpaku pada metode konvensional. Pemprov DKI Jakarta mengadopsi pendekatan modern yang efisien, seperti pengembangan taman vertikal yang tidak membutuhkan lahan luas dan taman hujan (rain garden) yang berfungsi ganda sebagai daerah resapan air.

Visi ini sejalan dengan upaya menciptakan Jakarta yang lebih manusiawi, di mana warga memiliki akses mudah terhadap udara bersih dan ruang interaksi sosial yang layak.

Mengejar Ketertinggalan Luas RTH

Upaya percepatan penyediaan RTH ini menjadi sangat krusial. Data terbaru menunjukkan luas Ruang Terbuka Hijau di Jakarta saat ini masih sekitar 6,48 persen dari total wilayah kota, setara dengan 33,34 juta meter persegi.

Angka ini masih jauh dari amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mensyaratkan minimal 30 persen wilayah kota dialokasikan sebagai RTH.

Peresmian dan penataan Taman Gapura Muka menjadi salah satu langkah penting dalam upaya besar mengejar ketertinggalan tersebut. Langkah ini juga membuktikan bahwa pemerintah daerah bergerak proaktif menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan di tengah kepadatan metropolitan.

The post Gubernur DKI Optimalkan Lahan untuk Percepat Target Ruang Terbuka Hijau appeared first on .

Hujan Ekstrem Hanya Pemicu, Kerusakan Hutan Hulu yang Memperparah

Curah hujan tinggi memang menjadi pemicu awal bencana. Namun, pakar hukum kehutanan menjelaskan bahwa ketika hujan ekstrem turun di wilayah dengan tutupan hutan yang masih utuh, dampaknya tidak akan sebesar yang terjadi saat ini. Hujan adalah faktor alamiah yang tidak terhindarkan, tetapi dampaknya membesar secara signifikan ketika hutan di kawasan hulu telah kehilangan fungsi ekologisnya sebagai penahan air dan penstabil tanah.

Hampir sebulan pascabencana, korban jiwa dari ketiga provinsi tersebut terus bertambah seiring dengan proses evakuasi. Data terakhir mencatat korban meninggal dunia mencapai angka yang sangat besar, mengukuhkan tragedi ini sebagai salah satu bencana alam terparah dalam beberapa tahun terakhir.

Keterkaitan Geografis: Kondisi Hulu Menentukan Nasib Hilir

Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki keterkaitan geografis yang erat di bagian hulu DAS. Meski aliran sungai utama bermuara di lokasi yang berbeda, kondisi kawasan hulu menjadi penentu utama besarnya dampak yang dirasakan di wilayah hilir. Kerusakan di kawasan atas, seperti penggundulan hutan atau alih fungsi lahan, akan berimbas langsung ke wilayah hilir, melampaui batas-batas administratif provinsi.

Secara geografis, ketiga wilayah ini berada dalam satu kesatuan DAS dengan hulu yang hampir bertemu. Karakteristik tanah di Sumatra, seperti kelerengan curam di Sumatera Barat, banyak wilayah dengan kemiringan tinggi di Sumatera Utara, serta kawasan hutan dan konservasi di Aceh, membuat wilayah ini semakin rentan. Saat hujan lebat berlangsung terus-menerus, kondisi hulu-lah yang paling menentukan besarnya bencana.

Masyarakat Hilir Menanggung Beban Terberat

Kelompok masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan harta benda, tetapi juga dihadapkan pada ketidakpastian untuk dapat kembali bermukim di lokasi yang sama. Perubahan alur sungai dan kondisi tanah yang sudah tidak stabil akibat timbunan material longsoran membuat proses rekonstruksi menjadi sangat berisiko.

Penanganan pascabencana, menurut para ahli, tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali permukiman. Diperlukan penataan ulang yang komprehensif di wilayah-wilayah rawan bencana, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keselamatan jangka panjang masyarakat. Rekonstruksi tanpa upaya perbaikan dan restorasi di kawasan hulu hanya akan menjadi siklus yang berulang, menyiapkan panggung untuk bencana serupa di masa depan.

The post Banjir & Longsor Sumatra: Peringatan Serius Tata Kelola Hutan Hulu appeared first on .