Sidang perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan anak perusahaan Pertamina akhirnya mencapai titik puncak. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis terhadap tiga petinggi perusahaan pada Jumat malam, 27 Februari.

Rincian Putusan Hakim

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji, membacakan putusan secara berurutan, dimulai dari Agus Purwono, dilanjutkan Sani Dinar Saifuddin, dan ditutup dengan vonis untuk Yoki Firnandi.

1. Agus Purwono: 10 Tahun Penjara

Agus Purwono, yang menjabat sebagai Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Denda harus dilunasi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan satu bulan. Jika denda tidak dibayar, harta kekayaan terpidana akan disita dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, pidana denda diganti dengan kurungan selama 190 hari.

2. Sani Dinar Saifuddin: 9 Tahun Penjara

Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock-Product Optimization PT KPI, juga dinyatakan terbukti bersalah. Ia dihukum penjara selama 9 tahun dan dikenai denda yang sama, Rp1 miliar, dengan ketentuan penggantian pidana yang serupa jika denda tidak dibayar.

3. Yoki Firnandi: 9 Tahun Penjara

Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), menerima vonis yang setara dengan Sani Dinar Saifuddin, yaitu 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan ancaman sita harta atau kurungan pengganti 190 hari.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim ternyata lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Awalnya, ketiga terdakwa dituntut hukuman penjara 14 tahun, denda Rp1 miliar, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp5 miliar. Perbedaan antara tuntutan dan vonis ini menjadi catatan penting dalam proses peradilan kasus korupsi di tubuh BUMN migas ini.

The post Vonis Korupsi Minyak Pertamina: 3 Direktur Divonis 9-10 Tahun Penjara appeared first on .

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan kuat bahwa mantan Wali Kota Madiun, Maidi, menerima imbalan atau fee dari sejumlah proyek di lingkungan pemerintah daerah saat masih menduduki jabatannya. Dugaan awal menyebutkan nilai imbalan tersebut berkisar antara 4 hingga 10 persen dari nilai proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, Jawa Timur.

Penyidikan Melibatkan Aparatur Sipil Negara

Untuk menguatkan dugaan tersebut, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap enam orang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Dinas PUPR Kota Madiun. Pemeriksaan ini berlangsung pada Rabu (25/2/2026).

“Semua saksi telah memenuhi panggilan dan hadir. Tim penyidik secara mendalam mendalami keterangan para saksi terkait indikasi adanya penerimaan fee proyek di Dinas PUPR yang diduga untuk kepentingan Wali Kota pada masa itu. Nilainya diperkirakan antara 4 sampai 10 persen,” jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, seperti dikutip dari Antara.

Identitas Saksi yang Diperiksa

Keenam ASN yang memberikan keterangan kepada penyidik KPK meliputi pejabat struktural dan fungsional di Dinas PUPR. Mereka adalah:

1. DSN selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. AS selaku Kepala Bidang Bina Marga.
3. GYP selaku Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
4. HS selaku Kepala Bidang Cipta Karya.
5. RS selaku Subkoordinator Penataan Bangunan Gedung.
6. SBM selaku Subkoordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Pemeriksaan terhadap para saksi kunci ini merupakan langkah strategis untuk melacak alur dana dan transaksi yang diduga terkait dengan praktik korupsi. KPK berupaya mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna menentukan langkah hukum selanjutnya dalam proses pemberantasan korupsi di daerah tersebut.

The post KPK Duga Mantan Wali Kota Madiun Terima Fee Proyek 4-10 Persen appeared first on .

Permintaan JPU untuk Fokus pada Hukum

Dalam persidangan, JPU secara tegas meminta agar pihak Nadiem Makarim tidak menggiring opini publik dan lebih berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam proses persidangan. Jaksa menegaskan bahwa substansi keberatan yang diajukan oleh terdakwa sebenarnya telah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan di hadapan majelis hakim.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU secara resmi meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim hukum Nadiem Makarim.

Dakwaan Kerugian Negara dan Pengayaan Diri

Sebelumnya, Nadiem Makarim telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 2,18 triliun. Kerugian besar ini terkait dengan proyek pengadaan laptop Chromebook serta perangkat Chrome Device Management untuk keperluan pendidikan.

Menurut berkas dakwaan, perbuatan tersebut tidak dilakukan sendirian. Nadiem didakwa berkolaborasi dengan sejumlah pihak lain, yaitu Ibrahim Arief (Ibam), Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan.

Dugaan Aliran Dana ke Perusahaan Pribadi

Selain dakwaan utama, JPU juga mendakwa Nadiem Makarim telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Nilai pengayaan yang didakwakan mencapai Rp 809,59 miliar. Dana sebesar itu diduga berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) yang dialirkan melalui PT Gojek Indonesia.

Kehadiran Nadiem Makarim di pengadilan turut di dampingi oleh sang istri, yang tampak menyertainya selama proses persidangan berlangsung. Sidang ini terus menjadi sorotan publik mengingat nilai kerugian negara yang sangat besar dan posisi terdakwa sebagai mantan pejabat tinggi di kementerian strategis.

The post Sidang Korupsi Chromebook: JPU Tanggapi Eksepsi Nadiem Makarim appeared first on .

Panggilan untuk Penyelesaian yang Komprehensif

Ketua Umum IKAFH Undip, Asep Ridwan, menyatakan bahwa isu perampasan aset sebenarnya telah lama menjadi bahan pembicaraan, namun belum kunjung menemui titik terang. Isu ini kembali mendapat sorotan setelah peristiwa di Agustus 2025. Menurutnya, kehadiran undang-undang ini merupakan solusi krusial untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset negara yang hilang akibat praktik korupsi.

“Penyusunan RUU Perampasan Aset perlu dikaji secara mendalam dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Setiap ketentuan di dalamnya harus dipastikan menghormati proses hukum yang semestinya (due process of law) dan tetap berada dalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia,” tegas Asep Ridwan.

Peningkatan Pemulihan Aset dan Tantangan yang Ada

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam forum yang sama mengungkapkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya pemulihan aset hasil korupsi hingga November 2025. “Terjadi peningkatan dalam pemulihan aset hingga November 2025, yaitu mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik dari capaian tahun 2024 yang sebesar Rp 740 miliar,” jelasnya.

Ibnu juga memaparkan total akumulasi pemulihan aset yang telah dilakukan KPK sejak tahun 2014. “Total asset recovery oleh KPK dari berbagai kasus korupsi dari 2014 hingga November 2025 mencapai Rp 6,131 triliun. Nilai ini bersumber dari berbagai instrumen seperti denda, uang pengganti, barang rampasan, penetapan status penggunaan (PSP), serta hibah,” katanya.

Hukuman Penjara Dinilai Belum Cukup Menjera

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko, memberikan perspektif kritis. Ia menilai bahwa hukuman penjara bagi koruptor selama ini belum sepenuhnya menimbulkan efek jera yang maksimal.

“Pola pikir yang masih dominan di Indonesia saat ini berfokus pada hukuman badan atau penjara. Padahal, tren global justru mengarah pada pengembalian aset. Banyak aset koruptor yang berhasil disembunyikan dan baru terungkap setelah vonis dibacakan. Tidak sedikit pula pelaku yang melarikan diri ke luar negeri sehingga proses hukum terhambat, sementara asetnya di dalam negeri tetap aman,” ujar Danang.

Menurutnya, keberadaan UU Perampasan Aset menjadi sangat penting untuk memastikan negara tetap memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memulihkan kerugian keuangan negara, sekalipun pelaku tindak pidana tidak dapat diadili secara langsung.

Dukungan dari Tingkat Tertinggi

Dukungan terhadap percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga datang dari tingkat kepemimpinan tertinggi. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menegaskan komitmennya untuk mendorong proses legislasi ini. Hal ini semakin menguatkan posisi RUU tersebut sebagai salah satu agenda reformasi hukum yang dinantikan banyak pihak.

The post Urgensi UU Perampasan Aset untuk Pulihkan Kerugian Negara appeared first on .

Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, menyatakan partainya menjunjung tinggi independensi dan integritas KPK dalam menegakkan hukum tanpa intervensi.

“Seperti yang selalu diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami harus menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Said dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Said juga mengingatkan agar semua pihak tetap menghormati asas praduga tak bersalah sampai pengadilan memutuskan secara sah dan berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Karena itu, PDIP, kata Said, mendukung langkah tegas semua pihak, termasuk KPK, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami meyakini korupsi adalah pelanggaran terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, kami mendukung penuh langkah-langkah hukum yang diambil oleh KPK,” tambahnya.

Said juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kabupaten Ponorogo atas keterlibatan kader partainya dalam kasus ini.

“Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin,” ujarnya.

Evaluasi Internal dan Pembenahan Kader

Said menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi bahan evaluasi internal PDIP untuk memperkuat pembinaan kader di semua tingkatan. Ia juga menyinggung perlunya reformasi sistem pemilihan kepala daerah, agar tidak berbiaya tinggi dan berpotensi memicu praktik korupsi di kemudian hari.

“Kami akan terus memperbaiki sistem pembinaan kader dan mendorong pemilihan kepala daerah yang lebih transparan serta bebas biaya tinggi,” kata Said.

KPK Periksa Tujuh Orang Usai OTT di Ponorogo

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Sugiri Sancoko bersama enam orang lainnya tengah diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih, Jakarta. Mereka dibawa dari Ponorogo ke Jakarta dalam dua kloter usai operasi tangkap tangan pada Jumat (7/11/2025).

Dalam kloter pertama terdapat Sugiri, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono, Direktur Utama RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, Kepala Bidang Mutasi Setda Ponorogo, dan dua pihak swasta. Sementara kloter kedua membawa orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU.

“Ketujuh orang tersebut sudah tiba di Gedung Merah Putih dan kini menjalani pemeriksaan lanjutan secara intensif,” ujar Budi.

KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus ini setelah proses pemeriksaan selesai.

The post PDIP Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo dan Dukung Langkah KPK appeared first on .