Selain itu, Satgas PASTI juga menindak tegas 69 tawaran investasi ilegal yang terindikasi sebagai penipuan dengan berbagai modus. Penipuan yang dimaksud termasuk praktik impersonasi atau peniruan produk, situs web, hingga akun media sosial yang digunakan untuk menipu masyarakat. Modus penipuan lainnya termasuk tawaran kerja paruh waktu dan berbagai jenis investasi bodong.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK, Hudiyanto, menyatakan bahwa upaya pemberantasan ini semakin diperkuat melalui kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang telah bergabung dalam Satgas PASTI sejak awal tahun 2025. Kerja sama ini diharapkan dapat memaksimalkan pemantauan dan pencegahan aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.

Hudi juga mengungkapkan bahwa selain kegiatan penanggulangan pinjol ilegal dan investasi bodong, Satgas PASTI kini juga menghadapi tantangan baru berupa penipuan berbasis teknologi, khususnya yang memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Perkembangan pesat teknologi AI kini digunakan oleh para penipu untuk membuat tiruan suara (voice cloning) dan video palsu (deepfake), yang dapat mengecoh masyarakat.

Teknologi AI memungkinkan pelaku penipuan untuk merekam suara seseorang—misalnya teman, keluarga, atau kolega—dan meniru percakapan seolah-olah mereka yang sedang berbicara. Bahkan, dengan menggunakan deepfake, penipu bisa membuat video yang meniru ekspresi dan wajah seseorang dengan sangat akurat, yang kemudian digunakan untuk menipu korban agar percaya mereka sedang berkomunikasi dengan orang yang dikenal.

“Hati-hati dengan video atau suara yang tidak biasa, meskipun itu berasal dari orang yang sudah dikenal. Penipu bisa memanfaatkan teknologi AI untuk menipu Anda,” ujar Hudi, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi penipuan semacam ini.

Sejak Satgas PASTI didirikan pada 2017, mereka telah berhasil menghentikan lebih dari 14.000 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari pinjol ilegal, investasi bodong, dan lembaga gadai ilegal. Sampai 12 November 2025, jumlah entitas yang berhasil dihentikan mencapai 14.005, dengan rincian 1.882 entitas investasi ilegal, 11.873 pinjol ilegal, dan 251 lembaga gadai ilegal.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan modus-modus penipuan yang semakin canggih, Satgas PASTI terus berupaya meningkatkan pengawasan dan koordinasi antara berbagai lembaga untuk menjaga keamanan finansial masyarakat.

The post OJK Blokir 611 Pinjol Ilegal dan Ingatkan Potensi Penipuan Berbasis AI appeared first on .

“Sebagai bentuk penguatan keyakinan bagi masyarakat luas, rencananya pada 2028 akan dirilis Lembaga Penjaminan Polis,” ujar Iqbal dalam diskusi bertajuk Synergizing Energy, Finance & Agribusiness for a Greener Future, Jumat (31/10/2025).

Menambah Lapisan Perlindungan bagi Pemegang Polis

Menurut Iqbal, keberadaan LPP akan menambah lapisan perlindungan di sektor asuransi. Saat ini, produk asuransi yang dibeli masyarakat sudah dijamin oleh perusahaan asuransi dan didukung oleh perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai penanggung ulang risiko.

Dengan beroperasinya LPP, industri asuransi akan memiliki tiga lapisan perlindungan: perusahaan asuransi, reasuransi, dan lembaga penjamin polis sebagai penjamin terakhir.

“Kalau reasuransi bisa diibaratkan vaksin pertama, maka LPP ini menjadi booster-nya — penambah keyakinan bagi masyarakat untuk membeli produk asuransi,” kata Iqbal.

Persiapan Sudah di Tahap Akhir

Iqbal menambahkan bahwa proses pembentukan Lembaga Penjamin Polis saat ini sudah memasuki tahap akhir. Bahkan, ada kemungkinan lembaga ini dapat beroperasi lebih cepat dari target awal tahun 2028.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) baru yang memperkuat ketahanan perusahaan asuransi, khususnya dalam menutup bisnis asuransi pembiayaan dan kredit. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun fondasi yang lebih kuat sebelum LPP resmi dijalankan.

“Regulator cukup memperhatikan sektor ini. Kalau reasuransi menjadi penopang pertama, maka LPP nanti akan menjadi penjamin terakhir bagi pemegang polis,” jelasnya.

Langkah Strategis untuk Stabilitas Asuransi Nasional

Rencana peluncuran LPP menjadi tonggak penting bagi industri asuransi Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan kepercayaan publik akibat sejumlah kasus gagal bayar. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan pemegang polis mendapatkan rasa aman yang lebih besar dan ekosistem asuransi nasional semakin stabil.

AAUI menilai, kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga penjaminan akan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan sistem perlindungan keuangan di Indonesia.

The post AAUI Ungkap Lembaga Penjamin Polis Siap Beroperasi Sebelum 2028 appeared first on .