Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Widodo, memberikan penjelasan terkait polemik status kewarganegaraan anak dari alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas, yang berubah dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Inggris.

Perubahan Status Dinilai Langgar Hak Anak

Widodo menegaskan bahwa mengalihkan status kewarganegaraan seorang anak yang masih kecil merupakan pelanggaran terhadap hak perlindungan anak. Secara hukum, anak tersebut tetap berstatus WNI hingga dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri.

“Dilihat dari garis keturunan dan status orang tuanya, anak tersebut jelas masih berstatus warga negara Indonesia. Namun, oleh orang tuanya, statusnya dialihkan atau diinformasikan seolah-olah menjadi warga negara asing. Tindakan ini tentu melanggar hak perlindungan anak,” tegas Widodo dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Ia menambahkan, “Jika dua warga negara Indonesia memiliki keturunan, maka anaknya adalah anak Indonesia.”

Pertimbangan Tempat Kelahiran dan Sistem Hukum

Widodo mengakui bahwa faktor tempat kelahiran atau asas ius soli dapat menjadi pertimbangan untuk memperoleh status kewarganegaraan suatu negara. Namun, dalam kasus ini, Inggris bukanlah negara yang menganut sistem tersebut.

“Selanjutnya, pertanyaannya adalah di negara mana anak itu lahir, dan apakah negara itu menganut ius sanguinis berdasarkan garis keturunan,” jelas Widodo.

“Ini menjadi pertanyaan, apakah anaknya memang lahir di Inggris, sementara Inggris termasuk salah satu negara yang tidak menganut ius soli,” lanjutnya. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa klaim perubahan status kewarganegaraan ke Inggris perlu dikaji ulang secara mendalam, mengingat sistem hukum yang berlaku.

The post Status Kewarganegaraan Anak Alumni LPDP: Ahli Hukum Buka Suara appeared first on .

Sasaran Baru yang Lebih Rentan

Yang lebih mengkhawatirkan, sasaran rekrutmen pun tidak lagi terbatas pada kalangan dewasa. Kelompok teroris kini secara aktif menyasar remaja dan anak-anak, yang dinilai berada dalam fase kritis pencarian jati diri sehingga lebih rentan terpapar ideologi radikal yang beredar di dunia maya.

“Metode rekrutmen telah berkembang dari tatap muka menjadi sangat digital. Jika dahulu fokusnya pada pria dan wanita dewasa, kini sasaran telah meluas ke remaja dan anak. Kelompok usia ini sangat rentan terhadap paparan radikalisme yang disebarkan melalui berbagai piranti dan platform media sosial,” jelas seorang ahli di bidang kerja sama internasional untuk penanggulangan terorisme.

Dunia Digital yang Semakin Tidak Ramah

Fenomena ini dinilai memerlukan kewaspadaan dan perhatian ekstra dari semua pemangku kepentingan. Sebagai contoh, kasus pelibatan siswa sekolah menengah dalam aksi teror menjadi bukti nyata bahwa ruang digital telah berubah menjadi lingkungan yang tidak ramah bagi perkembangan remaja.

Konten-konten berunsur kekerasan, termasuk informasi teknis mengenai pembuatan bahan peledak, dapat diakses dengan mudah oleh anak dan remaja. “Ruang digital sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anak dan remaja yang sedang dalam proses pembentukan diri. Konten kekerasan, bahkan panduan membuat alat peledak, dapat diakses dengan mudah oleh mereka,” tegas ahli tersebut.

Kondisi ini menandakan urgensi untuk memperkuat strategi literasi digital, pengawasan konten, serta peran aktif keluarga dan institusi pendidikan dalam melindungi generasi muda dari ancaman radikalisme di dunia maya.

The post Pergeseran Pola Rekrutmen Terorisme ke Ruang Digital dan Remaja appeared first on .