Prediksi Toto Macau — Persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/1/2026). Agenda utama sidang kali ini adalah pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa.
Permintaan JPU untuk Fokus pada Hukum
Dalam persidangan, JPU secara tegas meminta agar pihak Nadiem Makarim tidak menggiring opini publik dan lebih berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam proses persidangan. Jaksa menegaskan bahwa substansi keberatan yang diajukan oleh terdakwa sebenarnya telah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan di hadapan majelis hakim.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU secara resmi meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim hukum Nadiem Makarim.
Dakwaan Kerugian Negara dan Pengayaan Diri
Sebelumnya, Nadiem Makarim telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 2,18 triliun. Kerugian besar ini terkait dengan proyek pengadaan laptop Chromebook serta perangkat Chrome Device Management untuk keperluan pendidikan.
Menurut berkas dakwaan, perbuatan tersebut tidak dilakukan sendirian. Nadiem didakwa berkolaborasi dengan sejumlah pihak lain, yaitu Ibrahim Arief (Ibam), Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan.
Dugaan Aliran Dana ke Perusahaan Pribadi
Selain dakwaan utama, JPU juga mendakwa Nadiem Makarim telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Nilai pengayaan yang didakwakan mencapai Rp 809,59 miliar. Dana sebesar itu diduga berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) yang dialirkan melalui PT Gojek Indonesia.
Kehadiran Nadiem Makarim di pengadilan turut di dampingi oleh sang istri, yang tampak menyertainya selama proses persidangan berlangsung. Sidang ini terus menjadi sorotan publik mengingat nilai kerugian negara yang sangat besar dan posisi terdakwa sebagai mantan pejabat tinggi di kementerian strategis.